Capaian Bansos Digital Depok Peringkat 27 di Jabar, Kadinsos Utang Wardaya Perkuat Kolaborasi

Dinsos Kota Depok membentuk Tim Digitalisasi Bantuan Sosial guna mengebut percepatan aktivasi program Perlinsos yang saat ini baru mencapai 5 persen.

oUShyj8nq8p1DA4U69QLorAx0CUlSq8KHFswr4zk

Foto: Dok. MGG Fahri/Diskominfo

LensaDepok – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok menggelar Rapat Koordinasi Tim Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) Kota Depok di Aula Lantai 10 Gedung Dibaleka II, pada Jumat (06/11/26). Pertemuan lintas sektoral tersebut digelar secara khusus guna memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam percepatan pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Utang Wardaya, mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut membahas evaluasi percepatan aktivasi, pendataan ulang warga penerima bantuan sosial, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Berdasarkan hasil evaluasi selama satu bulan terakhir, capaian aktivasi Perlinsos di Kota Depok masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Barat,” ujar Utang pada Jumat (06/11/26).

Utang memaparkan fakta di lapangan bahwa dari target sekitar 600 ribu warga, Kota Depok baru berhasil mencapai kurang lebih 35 ribu aktivasi atau sekitar lima persen. Capaian tersebut sementara ini menempatkan Kota Depok di peringkat ke-27 se-Jawa Barat.

Kejar Target Lewat Tim Digitalisasi

Untuk merespons kondisi tersebut dan mendukung percepatan pelaksanaan program, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim teknis Perlinsos. Keputusan tersebut tertuang secara resmi pada Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 100.3.3.3/441/Kpts/Dinsos/Huk/2026 tentang Tim Digitalisasi Bantuan Sosial Tingkat Kota Depok Tahun Anggaran 2026.

Tim khusus ini nantinya akan melakukan penelusuran masif di tingkat kota dengan melibatkan sinergi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Inspektorat, serta perangkat daerah terkait lainnya.

“Pelaksanaan Perlinsos membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, khususnya camat dan lurah untuk membantu menyosialisasikan program sekaligus mendampingi masyarakat dalam proses aktivasi,” ungkap Utang.

Ia menambahkan, pendampingan dari aparatur di tingkat bawah sangat diperlukan mengingat tidak seluruh warga memiliki fasilitas telepon genggam pintar (smartphone) maupun akses internet yang memadai.

Untuk mempermudah teknis di lapangan, Utang menjelaskan bahwa masyarakat dapat melakukan pendataan dengan tahapan yang jauh lebih sederhana melalui sistem One Resource. Prosesnya meliputi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengisian data melalui platform One Resource, hingga hasil status pendataan yang dapat diketahui secara langsung.

Selain mendata ulang masyarakat yang sebelumnya telah menerima bantuan sosial, kehadiran program ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi warga yang selama ini belum terdata, namun berdasarkan kondisi faktual di lapangan layak untuk diusulkan sebagai penerima bantuan baru.

“Di sinilah peran agen One Resource diperlukan untuk membantu memfasilitasi dan mengaktivasi masyarakat penerima bantuan,” jelas Utang.

Mengakhiri arahannya, ia mengajak seluruh pihak untuk proaktif terlibat sebagai agen maupun relawan Perlinsos, agar sosialisasi dan pendampingan dapat menyentuh masyarakat hingga ke lapisan lingkungan terkecil.

“Mari sama-sama berperan sebagai agen atau relawan Perlinsos. Semoga terbangun kerja sama yang lebih kuat hingga tingkat RT dan RW agar pelaksanaan Perlinsos dapat berjalan lebih optimal serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan bantuan sosial,” tutup Utang.