BKD Kota Depok Gratiskan BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Ini Syaratnya!
Pemkot Depok melalui BKD memberikan program pembebasan biaya BPHTB untuk meringankan warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mengurus legalitas rumah.
Foto: Dok. BKD
LensaDepok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) saat ini memiliki program pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikhususkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program populis ini bertujuan untuk meringankan beban finansial masyarakat kecil dalam mengurus legalitas kepemilikan rumah mereka.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Kota Depok, Hendra Kurniawan, menyampaikan bahwa program insentif tersebut secara spesifik diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria batas pendapatan sebagai MBR.
“Untuk mendapatkan pembebasan BPHTB terutang bagi MBR, masyarakat yang memenuhi kriteria harus mengajukan permohonan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Depok,” ujar Hendra pada Jumat (06/11/26).
Kriteria Penghasilan MBR
Adapun kriteria MBR yang berhak menerima manfaat ini ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan bulanan. Batas penghasilan tersebut yakni paling banyak Rp6 juta per bulan bagi masyarakat yang belum menikah, dan maksimal Rp7 juta per bulan bagi masyarakat yang sudah menikah. Sementara itu, bagi warga yang tercatat sebagai peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kategori satu orang, batas penghasilan yang dipersyaratkan adalah paling banyak Rp7 juta per bulan.
Syarat Luas Rumah dan Dokumen
Selain kriteria penghasilan, terdapat pula batasan dimensi fisik bangunan. Hendra menegaskan bahwa fasilitas ini hanya diperuntukkan bagi kepemilikan rumah pertama.
“Program pembebasan BPHTB ini berlaku untuk kepemilikan rumah pertama dengan luas lantai maksimal 36 meter persegi untuk rumah umum dan satuan rumah susun. Sedangkan, untuk pembangunan rumah secara swadaya, luas lantai yang diperbolehkan paling luas 48 meter persegi,” kata Hendra.
Untuk mekanisme pengajuan, Hendra menjelaskan bahwa permohonan pembebasan BPHTB harus disertai dengan sejumlah lampiran dokumen pendukung. Di antaranya meliputi dokumen perolehan atau peralihan hak, dokumen kepemilikan tanah, serta surat keterangan dari pengembang perumahan atau instansi terkait yang secara sah menerangkan peruntukan lahan tersebut bagi rumah kompeks MBR.
“Khusus masyarakat yang membangun rumah secara swadaya, pemohon juga perlu melampirkan surat keterangan dari kelurahan dan kecamatan. Selain itu, pemohon wajib berkewarganegaraan Indonesia dan memenuhi kriteria MBR yang telah ditetapkan,” jelas Hendra.
Melalui kemudahan program administratif tersebut, jajaran Pemkot Depok berharap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah kini tidak lagi merasa terbebani dan dapat memperoleh kepastian hukum dalam mengurus legalitas kepemilikan aset rumahnya.
“Melalui program ini, kami berharap masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih mudah mengurus legalitas rumah yang dimiliki,” tutup Hendra.
