Bakal Di-downgrade Jadi Jalan Kota, Pemkot Depok Ambil Alih Pemeliharaan 6 Ruas Utama

Pemkot Depok mengusulkan penurunan status enam ruas jalan nasional menjadi jalan kota agar lebih leluasa melakukan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas jalan.

QtdUwnDgvtwkIzSJ6yDJpWu4WcU1pFjBGohmFpa7

Foto: Dok. Diskominfo Depok

LensaDepok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berpeluang memiliki kewenangan yang lebih luas dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan. Hal ini menyusul adanya rencana perubahan status enam ruas jalan nasional di wilayah Kota Depok menjadi jalan kota.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Ari Manggala, menyampaikan bahwa enam ruas jalan yang masuk dalam rencana penurunan status atau downgrade tersebut meliputi Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Raya Margonda Segmen 2, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Nusantara, Jalan Raya Sawangan, serta Jalan Raya Muchtar.

Sementara itu, dua ruas jalan utama lainnya, yakni Jalan Raya Bogor dan Jalan Parung-Ciputat, diperkirakan tetap dipertahankan statusnya sebagai jalan nasional.

“InsyaAllah semua akan di-downgrade, kecuali Jalan Raya Bogor dan Jalan Parung-Ciputat,” ujar Ari pada Jumat (30/10/26).

Enam Ruas Jalan dan Pengalihan Kewenangan

Ari menjelaskan, status hukum suatu jalan berkaitan langsung dengan pembagian kewenangan pemerintah dalam melakukan pemeliharaan, perbaikan infrastruktur, maupun penataan perlengkapan jalan di lapangan.

“Selama masih berstatus jalan nasional, penanganan berbagai fasilitas seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), marka jalan, hingga zebra cross menjadi kewenangan pemerintah pusat,” terangnya.

Dengan adanya perubahan status menjadi jalan kota kelak, Pemkot Depok diharapkan dapat bergerak lebih cepat dan leluasa dalam menangani berbagai kebutuhan pemeliharaan fasilitas jalan sesuai kewenangan daerah.

Meski demikian, sembari menunggu tuntasnya proses administratif perubahan status tersebut, Dishub Kota Depok tetap berupaya menindaklanjuti berbagai keluhan warga melalui koordinasi intensif dan pengajuan surat resmi kepada pemerintah pusat.

Di samping itu, Ari memberikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini aktif melaporkan kondisi jalan maupun fasilitas umum yang membutuhkan penanganan. Partisipasi publik dinilai menjadi sumber informasi krusial bagi pemerintah dalam menentukan tindakan cepat di lapangan.

Dishub Kota Depok turut mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan konstruktif demi mewujudkan kualitas fasilitas lalu lintas yang aman, nyaman, dan selamat bagi seluruh pengguna jalan.