Stasiun Depok Baru Dipercantik: BTP Jakarta Bangun Lift, Area Komersial, dan Parkir Terpadu
BTP Kelas I Jakarta dan Pemkot Depok berkolaborasi mengintegrasikan kawasan Stasiun Depok Baru dan Terminal Depok melalui pembangunan lift dan konsep TOD.
Foto: Dok. Humas Depok
LensaDepok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus menyiapkan dukungan infrastruktur strategis untuk mewujudkan kawasan Stasiun Depok Baru yang lebih terintegrasi, nyaman, dan mampu mendukung perputaran roda ekonomi masyarakat lokal. Penataan menyeluruh tersebut mencakup penyediaan fasilitas parkir modern, perluasan area komersial, serta penguatan konektivitas simpul antara stasiun, terminal, dan moda transportasi lainnya.
Hal strategis tersebut mengemuka dalam kegiatan penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa sewa tanah untuk lahan parkir dan area komersial di Stasiun Kereta Api Depok Baru antara Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta dan PT Railways Asset Management pada Rabu (04/11/26). Kegiatan penting tersebut turut dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah.
Kerja sama pengelolaan dengan jangka waktu tiga tahun ini menjadi salah satu langkah optimalisasi pemanfaatan aset negara, sekaligus membuka peluang penataan kawasan stasiun yang selama ini memiliki peran vital bagi mobilitas harian warga Kota Depok.
Modernisasi Stasiun dan Ruang Komersial
Kepala BTP Kelas I Jakarta, Denny Michels Adlan, mengatakan bahwa penataan kawasan Stasiun Depok Baru merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa transportasi kereta api.
Selain fokus pada pengembangan area parkir dan zona komersial, pihaknya saat ini juga tengah meningkatkan fasilitas fisik stasiun, salah satunya melalui pembangunan fasilitas lift khusus bagi penumpang lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
Menurut Denny, pembangunan lift tersebut secara khusus ditujukan untuk memudahkan aksesibilitas penumpang kelompok rentan, baik saat naik menuju peron maupun turun dari stasiun. Penataan area di sekitar fasilitas lift tersebut juga tengah dilakukan agar alur pergerakan antarpenumpang menjadi lebih lapang, mudah, dan nyaman.
“Fasilitas yang kita bangun yaitu penataan stasiun berupa pembangunan lift. Lift ini untuk mengakomodasi penumpang lansia atau disabilitas, baik itu naik maupun turun. Kemudian, dilakukan juga penataan area agar alur penumpang yang menggunakan lift lebih mudah mengaksesnya,” jelas Denny pada Rabu (04/11/26).
Ia menargetkan pengerjaan fisik pembangunan fasilitas tersebut dapat diselesaikan pada akhir Desember mendatang sehingga bisa segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat menjelang pergantian tahun.
Di sisi lain, BTP Kelas I Jakarta juga terus melakukan optimalisasi lahan negara di sekitar area stasiun melalui mekanisme kerja sama dengan pihak swasta. Denny menjelaskan, lahan yang dikerjasamakan ini sebelumnya belum terkelola secara maksimal sehingga mutlak diperlukan skema pengelolaan yang lebih terarah agar mampu memberikan manfaat finansial dan sosial yang optimal.
Melalui perjanjian resmi dengan PT Railways Asset Management, hamparan lahan tersebut akan dimanfaatkan secara profesional sebagai area parkir dan kawasan komersial. Penataan tata letak ruang ini juga diharapkan dapat secara langsung mengakomodasi keberadaan para pelaku UMKM sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah daerah.
“Diharapkan dengan penataan ini bisa membuat kawasan lebih nyaman dan aman, baik untuk area parkir maupun area komersial, serta bisa menampung UMKM. Yang paling penting, ini menjadi salah satu bagian dari modernisasi kawasan,” ungkap Denny.
Ia menegaskan, pengelolaan oleh pihak swasta ini akan tetap berada dalam pengawasan ketat BTP Kelas I Jakarta. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh penataan fisik dan konsep pengembangan kawasan berjalan sesuai kesepakatan kontrak, mengakomodasi keluhan dan aspirasi masyarakat, serta tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas usaha warga di lingkungan sekitarnya.
Denny juga menjelaskan bahwa mekanisme kerja sama korporasi tersebut merupakan skema sewa-menyewa tanah milik negara, dan bukan sistem pinjam pakai. Dengan demikian, seluruh penerimaan dari kegiatan biaya sewa tersebut akan disetorkan langsung ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selain memberikan kontribusi riil kepada pemasukan negara, pengembangan dan penataan kawasan ini juga berpotensi besar meningkatkan pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. Aktivitas jasa parkir kendaraan dapat menjadi sumber penerimaan pajak daerah yang signifikan, begitu pula dengan bergeliatnya ragam kegiatan perdagangan dan usaha di area komersial stasiun.
“Jadi, ini menjadi win-win solution. Kawasan kita tertata dengan rapi, sementara pemerintah daerah juga mendapatkan kontribusi dari pajak,” jelas Denny.
