Banggar DPRD Depok Setujui KUA-PPAS 2027, Proyeksi APBD Tembus Rp5 Triliun
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok resmi menyetujui KUA-PPAS 2027 dengan proyeksi APBD mencapai Rp5 triliun. Fokus anggaran diarahkan pada penguraian kemacetan, transportasi publik, hingga alokasi pemberdayaan Rp300 juta per RW.
Foto: Dok. Diskominfo Depok
LensaDepok.com – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok resmi memberikan persetujuan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan strategis ini menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, sekaligus mempertegas komitmen bersama antara pihak legislatif dan eksekutif untuk mengakselerasi pembangunan Kota Depok.
Ketua Banggar DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, memaparkan bahwa pembahasan KUA-PPAS 2027 berjalan sangat konstruktif dengan mengedepankan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan harus diperuntukkan untuk semua, tidak boleh ada warga yang tertinggal,” ujar Ade, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Depok.
Ade menjelaskan, postur keuangan dalam APBD Kota Depok tahun 2027 diproyeksikan berada di kisaran Rp5 triliun. Rincian ringkasnya meliputi:
- Pendapatan Daerah: Diproyeksikan sekitar Rp4,4 triliun.
- Pembiayaan Daerah (Pinjaman): Direncanakan sekitar Rp414,5 miliar.
Menurut Ade, porsi pembiayaan pinjaman daerah tersebut harus diawasi ketat dan diarahkan secara terukur untuk mendukung pembangunan infrastruktur fisik yang strategis, terutama dalam memecahkan masalah kemacetan menahun.
“Langkah krusial yang perlu diambil adalah memperkuat penataan transportasi, terutama untuk penanganan kemacetan. Penanganan secara lebih dini sangat penting agar kebutuhan pembangunan infrastruktur dapat direncanakan secara efektif dan efisien,” urainya.
Ade menilai pelebaran jalan dan simpang di sejumlah titik blank spot masih tetap diperlukan. Namun, untuk jangka panjang, ia menggarisbawahi bahwa penguatan ekosistem transportasi publik harus menjadi fokus utama, agar masyarakat memiliki opsi transportasi yang murah dan mudah dijangkau.
“Kalau ada transportasi publik yang murah, penyebarannya merata, dan daya jangkaunya luas, itu pasti akan sangat menekan beban biaya hidup warga Kota Depok. Ke depan, gagasan itu harus dipikirkan secara serius,” tegas politisi tersebut.
Alokasi Lahan Publik, Kesehatan, dan Dana RW
Di luar isu transportasi, Banggar DPRD Depok juga mendorong optimalisasi aset daerah dan efisiensi belanja pembangunan. Alokasi Belanja Modal Tanah yang disiapkan sekitar Rp377,5 miliar diharapkan mampu mempercepat penyediaan lahan untuk fasilitas pelayanan publik, seperti pembangunan SMP Curug, SMP Jatijajar, hingga Puskesmas Limo.
Perlindungan layanan dasar juga tak luput dari sorotan dewan. Target perlindungan jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen, peningkatan sarana prasarana pendidikan, serta pembangunan ruang kelas baru, menjadi bagian dari upaya memastikan warga mendapat hak pelayanan paripurna.
Sementara itu, untuk mendongkrak denyut ekonomi di akar rumput, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD diharapkan dapat diakomodasi secara proporsional dan transparan. Salah satu yang paling ditunggu warga adalah optimalisasi Dana Kelurahan Berbasis RW sebesar Rp300 juta per RW, yang ditujukan untuk mendukung UMKM dan pemberdayaan ekonomi lingkungan.
Menutup keterangannya, Ade memastikan bahwa pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan anggaran ini akan terus dikawal ketat hingga penetapan dan eksekusi APBD 2027.
“Dengan pengawasan yang matang, kita sangat optimistis setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar akan kembali dan dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat Kota Depok,” tandas Ade.
