Kementerian UMKM Perluas Akses KUR 2026, Bank NTB Syariah Kembali Jadi Penyalur
Kementerian UMKM terus memperluas akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengusaha mikro. Kini, Bank NTB Syariah kembali resmi ditunjuk sebagai lembaga penyalur.
Foto: Dok. Humas Kementerian UMKM
LensaDepok.com – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM melalui penguatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Komitmen strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR antara Kementerian UMKM dan Bank NTB Syariah di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (19/6/2026). Penandatanganan ini sekaligus menandai kembalinya Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR setelah sempat vakum selama tujuh tahun.
Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro sekaligus Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan bahwa bergabungnya kembali Bank NTB Syariah merupakan langkah penting untuk memperluas jangkauan pembiayaan bagi pengusaha UMKM.
“Alhamdulillah, Bank NTB Syariah kembali diaktivasi sebagai penyalur KUR dan menjadi lembaga penyalur KUR ke-43 secara nasional pada 2026. Kehadiran kembali Bank NTB Syariah diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sekaligus memperkuat perekonomian daerah,” ujar Riza saat memberikan sambutan.
Riza menegaskan pemerintah terus mendorong agar penyaluran KUR semakin diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi.
“Sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan pangan, hingga ekonomi kreatif merupakan sektor-sektor yang perlu terus diperkuat melalui dukungan pembiayaan. Ketika pembiayaan masuk ke sektor produksi, lapangan kerja akan bertambah dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan daerah juga semakin besar,” katanya.
Menurutnya, pembiayaan merupakan salah satu pilar penting dalam ekosistem pemberdayaan. Selain akses permodalan, pengusaha UMKM juga sangat memerlukan dukungan berupa legalitas usaha, pendampingan, perluasan akses pasar, digitalisasi, serta penguatan rantai pasok.
“Pembiayaan adalah pemicu. Namun, keberhasilan UMKM baru akan benar-benar dirasakan ketika didukung ekosistem yang kuat sehingga produktivitas meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Mewakili Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, mengatakan bahwa kemudahan akses pembiayaan akan membuka peluang yang jauh lebih besar bagi pelaku UMKM, industri kreatif, dan sektor pariwisata.
“Yang dibangun bukan hanya transaksi keuangan, tetapi juga harapan, lapangan kerja, dan masa depan masyarakat NTB,” kata Abul Chair.
Ia menegaskan keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan melalui langkah konkret, salah satunya dengan menghadirkan akses permodalan yang lebih luas, mudah, dan terjangkau. Pemerintah Provinsi NTB saat ini juga terus mendorong program pemberdayaan melalui Desa Berdaya.
“Kami ingin setiap desa memiliki sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Abul Chair berharap Bank NTB Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra pendamping yang membantu pengusaha UMKM meningkatkan kapasitas usaha dan literasi keuangan syariah.
“Kami juga berharap dukungan Kementerian UMKM terus diperluas sehingga semakin banyak UMKM NTB yang mampu menembus pasar nasional bahkan pasar global,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat tersebut.
Pada tahun 2026 ini, Bank NTB Syariah memperoleh alokasi dana KUR sebesar Rp40 miliar. Dana tersebut terdiri atas Rp30 miliar untuk pembiayaan UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Kami ingin pembiayaan ini benar-benar mendorong pertumbuhan sektor produktif dan membantu pengusaha UMKM berkembang secara berkelanjutan,” pungkas Nazaruddin.
