Bukan Cuma Soal Angka, Ini Tiga Poin Penting Sekda Depok Perkuat TPID Jaga Inflasi

LensaDepok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar peningkatan kapasitas (Capacity Building) bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Aula Edelweis lantai 5 Balai Kota Depok, Selasa (08/09/26). Kegiatan strategis tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangnguluang Mansur.

Dalam kesempatan itu, Mangnguluang menyampaikan bahwa inflasi bukan sekadar persoalan naik dan turunnya angka indeks harga semata. Di balik inflasi, terdapat kondisi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari kenaikan harga pangan, biaya transportasi, kebutuhan rumah tangga, hingga tertekannya daya beli warga.

“Karena itu menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi perekonomian daerah,” ujarnya.

Bagi Kota Depok, tantangan pengendalian inflasi memiliki karakteristik tersendiri. Sebagai kota dengan jumlah penduduk cukup besar, mobilitas masyarakat tinggi, serta aktivitas perdagangan yang terus berkembang, kebutuhan terhadap barang dan jasa menjadi sangat tinggi.

Namun di sisi lain, lanjut Mangnguluang, sebagian besar kebutuhan pangan Kota Depok masih sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain. Kondisi ini menjadikan kelancaran distribusi, ketersediaan stok, serta stabilitas harga komoditas sebagai faktor vital yang harus dipantau secara terpadu.

“Di sini keberadaan TPID sangat strategis, tidak hanya dituntut merespon ketika terjadi kenaikan harga tapi harus mampu membangun sistem pengendalian inflasi yang proaktif, berbasis data, mampu mengantisipasi risiko, dan didukung kolaborasi lintas sektor tentunya,” terangnya.

Tiga Poin Utama Pengendalian Inflasi

Arahan Sekda Depok tersebut selaras dengan tema capacity building kali ini, yakni penguatan kapasitas TPID dalam membangun ketahanan ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi berbasis data, antisipasi risiko, dan kolaborasi lintas sektor.

Mangnguluang menjabarkan bahwa terdapat tiga pesan penting yang wajib dijalankan oleh seluruh anggota TPID:

Pertama, pengendalian inflasi harus berbasis data. Hal ini dimaksudkan agar TPID dapat mengambil kebijakan yang presisi dan efektif berdasarkan data yang akurat, terkini, serta dapat dipercaya.

Kedua, TPID harus mampu mengantisipasi risiko dari berbagai sumber, baik faktor lokal maupun eksternal.

“Oleh karena itu, kita perlu membangun kemampuan early warning system yang lebih baik, TPID harus mampu mengidentifikasi komoditas yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi sebelum risikonya berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” tegas Mangnguluang.

Ketiga, pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang solid. Persoalan inflasi tidak mungkin diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan—mulai dari Pemkot Depok, Bank Indonesia, BPS, instansi vertikal, pelaku usaha, distributor, produsen, petani, pengelola pasar, hingga masyarakat.

“Karena itu, koordinasi TPID harus kita maknai bukan sekadar forum pertemuan tapi wadah menghasilkan aksi bersama. Setiap pihak harus paham perannya, memiliki data dan informasi yang sama, serta mampu bergerak secara terpadu ketika adanya potensi tekanan inflasi,” paparnya.

Ia pun mendorong anggota TPID untuk memiliki pola pikir bahwa pengendalian inflasi merupakan bagian dari pembangunan ketahanan ekonomi daerah jangka panjang, bukan sekadar merespons kenaikan harga sesaat.

“Saya berharap capacity building ini tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta, lebih dari itu kegiatan ini harus menghasilkan gagasan, strategi, inovasi, dan rencana aksi yang dapat diimplementasikan,” pungkas Mangnguluang.